RDP tersebut digelar pada Selasa (27/1/2026), dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Kapolri Jenderal Polisi, para anggota Komisi III DPR RI, pejabat utama Mabes Polri, serta seluruh Kapolda jajaran se-Indonesia. Dalam rapat itu disepakati bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah kementerian atau lembaga lain.
Abdan Syakura menilai keputusan tersebut tepat untuk menjaga independensi dan profesionalisme institusi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia berharap ke depan Polri semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mampu mewujudkan harkamtibmas secara optimal.
“Harapan kita, Polri bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga, serta Polri semakin dicintai oleh masyarakat,” imbuhnya.(*Hn)
Catatan Redaksi
Setiap wartawan Data A Satu dibekali ID Card resmi dan namanya tercantum dalam box redaksi. Apabila ada oknum yang mengaku sebagai wartawan Data A Satu namun tidak dapat menunjukkan identitas resmi, segala tindakannya bukan menjadi tanggung jawab redaksi.
Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!